Opini OmFaduli
FaduliNews_Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 32,09% pada triwulan II 2025 adalah capaian yang patut diapresiasi. Sebagai orang yang menyaksikan langsung geliat pembangunan di daerah ini, saya, Om Faduli, melihat bahwa program kerja pemerintahan Sherly Sarbin telah memberikan warna baru dalam menata arah kebijakan ekonomi. Tidak berlebihan jika capaian ini dianggap sebagai momentum bersejarah, sebab Maluku Utara kini menjadi sorotan nasional bahkan internasional.
Apresiasi perlu diberikan karena pemerintah berani mengambil langkah-langkah strategis, terutama dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam, khususnya nikel, yang kini menjadi komoditas global penting. Keberhasilan ini menunjukkan adanya kemampuan mengelola peluang pasar dunia dan meletakkan Maluku Utara pada peta ekonomi energi baru terbarukan.
Namun, capaian besar ini juga membawa konsekuensi. Pertumbuhan tinggi tidak serta-merta identik dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Realitas di lapangan masih menunjukkan adanya ketimpangan, baik antara pusat industri dengan desa-desa sekitar, maupun antara pertumbuhan angka statistik dengan kondisi masyarakat kecil. Pertanyaan penting yang muncul: apakah masyarakat di pesisir, di pulau-pulau kecil, dan di kampung-kampung nelayan sudah merasakan langsung hasil dari pertumbuhan ini?
Bagi saya, inilah tantangan yang harus dijawab bersama. Program kerja pemerintahan Sherly Sarbin sudah berada di jalur yang tepat, tetapi keberlanjutannya akan ditentukan oleh bagaimana pemerintah mampu memperkuat kebijakan di sektor non-tambang. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan perikanan, pariwisata, UMKM, dan industri kreatif harus segera dipacu agar ketergantungan pada tambang tidak menjadi “jebakan emas” di masa depan.
Selain itu, tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mesti diperhatikan. Jika PAD dapat dikelola secara transparan dan diarahkan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar, maka pertumbuhan ini benar-benar akan menjadi berkah. Sebaliknya, jika dibiarkan hanya mengalir pada kepentingan sempit, pertumbuhan ekonomi setinggi apapun tidak akan menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan.
Sebagai warga Maluku Utara, saya percaya bahwa capaian 32,09% ini adalah titik awal, bukan akhir. Kita patut bangga, tetapi jangan lengah. Pemerintah daerah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi harus duduk bersama, menyusun peta jalan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, Maluku Utara tidak hanya dikenal sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi, tetapi juga sebagai daerah yang mampu menjadikan kekayaan alamnya sebagai jalan menuju kesejahteraan yang adil dan merata.
#FADULIPEDULI
