FaduliNews_Sofifi,senin/13/ Oktober /2025 – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menetapkan pembangunan tujuh unit jembatan strategis sebagai salah satu program prioritas infrastruktur tahun anggaran 2026. Proyek tersebut akan dilaksanakan di tiga wilayah utama, yakni Saketa, Payahe, dan Gane Dalam, Payahe termasuk satu titik di Saketa Dahepodo.
Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas antarwilayah dan membuka akses ekonomi baru di kawasan selatan Maluku Utara.
“Untuk tahun 2026 kami sudah rencanakan tujuh item jembatan di tiga wilayah, yaitu Saketa, Payahe, dan Gane Dalam, termasuk titik di Saketa Dahepodo. Jadi total tujuh jembatan di tiga wilayah tersebut,” ungkapnya.
Total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan ketujuh jembatan tersebut diperkirakan mencapai Rp11 hingga Rp12 miliar untuk satu paket pekerjaan. Sementara total keseluruhan kegiatan infrastruktur jembatan di tiga wilayah itu mencapai sekitar Rp100 miliar.
“Kalau dihitung total keseluruhan di Saketa, Payahe, dan Gane Dalam, nilainya hampir Rp100 miliar. Di Saketa Dahepodo bentangnya sekitar 50 meter dengan nilai sekitar Rp2,8 miliar, sedangkan di Ake Samu bentangnya 125 meter, jadi nilainya lebih besar,” jelasnya.
Proyek pembangunan jembatan ini menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Maluku Utara. Pekerjaan tersebut juga merupakan bagian dari agenda strategis pemerintah provinsi dalam memperkuat jaringan jalan serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan selatan.
Tim teknis dari Dinas PUPR akan turun langsung ke lapangan untuk menyesuaikan data dan melakukan survei kondisi eksisting sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Selain fokus pada pembangunan jembatan, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara juga melanjutkan program peningkatan jalan provinsi di wilayah Tidore.
“Untuk jalan Tidore nanti bisa langsung konfirmasi ke Ibu Irma, karena beliau yang menangani kelanjutannya,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan transparansi di seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan tahun 2026.
“Hal-hal teknis seperti PPN, administrasi proyek, dan tindak lanjut kontraktual akan dikoordinasikan langsung melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Kami pastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur dan diawasi oleh tim BPK,” tutupnya.
Melalui program strategis ini, Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya untuk menghadirkan infrastruktur yang berkelanjutan, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah provinsi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Utara
Bersinergi Membangun Negeri dari Maluku Utara
