TIDORE_FaduliNews.com – Nama Faisal Anwar, atau yang akrab disapa Opo, kembali menjadi perbincangan hangat di Maluku Utara. Pria yang dikenal dekat dengan lingkaran pemerintahan Gubernur Serli ini diduga mengatur alokasi anggaran media serta turut campur dalam pertemuan sejumlah kepala dinas dengan gubernur.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Opo kerap terlihat mendampingi pejabat sebelum bertemu dengan Gubernur Serli. Bahkan, sumber menyebutkan bahwa dirinya memiliki pengaruh dalam menentukan siapa yang dapat bertemu langsung dengan orang nomor satu di Maluku Utara tersebut.
Dugaan ini semakin kuat setelah Opo terlihat berkumpul dengan sejumlah pejabat, termasuk pimpinan redaksi FaduliNews.com dan beberapa rekan media lainnya, di salah satu kediaman kontraktor di Tidore. Dalam kesempatan tersebut, ia disebut-sebut membahas pengalokasian anggaran media sebesar Rp600 juta untuk 22 media, termasuk beberapa wartawan televisi.
Polemik Anggaran Media dan Respons Pimpinan FaduliNews.com
Menurut kesaksian beberapa pihak, Opo menyampaikan bahwa anggaran media sudah memiliki daftar penerima yang tetap dan tidak dapat diubah. Namun, pernyataan ini mendapat bantahan keras dari Said Marsaoly, Pimpinan Redaksi FaduliNews.com.
“Kami tidak pernah mendengar pernyataan resmi dari Gubernur Serli bahwa jumlah wartawan atau media sudah ditentukan. Anggaran media adalah kewenangan pemerintah provinsi, bukan Opo,” tegas Said.
Lebih lanjut, ia mengkritik keras sikap Opo yang dianggap terlalu ikut campur dalam kebijakan pemerintah.
“Jangan mentang-mentang dekat dengan Ibu Serli, lalu merasa berhak mengatur segalanya. Opo bukan PNS, bukan juga humas pemprov. Jangan membawa-bawa nama gubernur untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” tandasnya.
Said juga menyoroti kemungkinan adanya intervensi kelompok tertentu dalam pengelolaan dana publik, yang berpotensi mengarah pada praktik nepotisme atau pengaruh politik yang tidak sehat di pemerintahan Serli-Sarbin.
Sejumlah wartawan dan Pimpinan Media Akan Temui Gubernur Serli
Sebagai bentuk respons terhadap dugaan intervensi Opo, sejumlah pimpinan media dan wartawan berencana untuk menemui langsung Gubernur Serli dalam waktu dekat.
“Kami ingin memastikan bahwa pemerintahan Serli-Sarbin tetap bersih dan bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak memiliki kapasitas resmi. Jangan sampai ada pihak yang bermain di belakang layar dalam pengelolaan anggaran atau akses kepada gubernur,” ujar Said.
Langkah ini dianggap penting untuk menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan harus tetap dijaga. Jika benar Opo tidak memiliki posisi resmi, maka campur tangannya dalam urusan pemerintahan bisa menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Kesimpulan: Benarkah Ada “Pintu Belakang” di Pemerintahan Serli-Sarbin?
Kasus ini menyoroti dugaan adanya “pintu belakang” dalam lingkaran pemerintahan Maluku Utara. Jika benar Opo memiliki pengaruh yang begitu besar tanpa jabatan resmi, maka hal ini bisa menimbulkan persoalan serius terkait tata kelola pemerintahan dan penggunaan anggaran.
Apakah Gubernur Serli akan memberikan klarifikasi terkait peran Opo dalam pemerintahannya? Ataukah ini hanya spekulasi yang berkembang di kalangan media? Publik tentu menunggu jawaban resmi dari pihak yang berwenang.
(FaduliNews.com – Investigasi & Transparansi untuk Maluku Utara)
