Oleh: Nurkholis Lamaau
Pasca reformasi, kebebasan media massa telah mengalami perubahan signifikan, tercermin dalam dinamika yang terpolarisasi oleh sistem politik yang semakin terbuka. Masyarakat membutuhkan akses informasi yang memadai, baik dari segi keterjangkauan maupun keberimbangan.
Demokrasi yang memungkinkan keterbukaan dalam produksi dan konsumsi informasi telah mendorong tumbuhnya perusahaan media, baik cetak maupun elektronik. Dari sinilah, terjalinlah relasi yang erat antara media dan kekuasaan. Kedekatan ini, secara emosional, mengindikasikan bahwa kedua belah pihak mencari keuntungan dengan format yang berbeda.
Ketika bertahan di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, media tidak hanya membutuhkan modal yang kuat, tetapi juga perlindungan dari penguasa. Begitu juga dengan penguasa, yang memerlukan sarana untuk tetap bertahan. Penilaian publik merupakan modal terbesar bagi keberlangsungan kepentingan politik dan bisnis mereka.
Terlebih lagi, politik di Indonesia seringkali terkesan cepat berubah, didorong oleh hasrat untuk berkuasa dari kelompok atau partai politik tertentu. Oleh karena itu, relasi antara kekuasaan dan media terus berlanjut.
Sebagai konsekuensi, saluran komunikasi politik melalui media yang dipandang potensial perlu mendapatkan perlakuan khusus. Hal ini memengaruhi kebijakan redaksi media, di mana kepentingan bisnis dan politik seringkali bertabrakan.
Media massa tidak bisa dilepaskan dari kapitalisme. Sirkulasi modal yang cepat dalam kerangka ekonomi dan politik menempatkan media di tengah pergulatan kepentingan dan ideologi.
Dalam konteks demokrasi, jurnalisme memainkan peran penting dalam mendorong transparansi dan menjadi mata serta telinga rakyat. Namun, praktik kekuasaan di negara demokrasi seringkali terjebak dalam keinginan mempertahankan status quo.
Tindakan politik yang tidak sepenuhnya disadari oleh publik seringkali dimanfaatkan oleh penguasa untuk membentengi diri dari kekuatan lain. Melalui legalitas, fasilitas, dan legitimasi, kekuasaan seringkali diwarnai oleh dominasi dan praktik monopoli atas nama demokrasi, yang sebenarnya bertentangan dengan nilai demokrasi itu sendiri.
Sebagai konsekuensi, kekuasaan semakin menjadi tirani, sementara rakyat kehilangan kekuatan untuk melawan. Dalam hal ini, jurnalisme harus hadir dengan sensitivitasnya, bertindak sebagai kekuatan tandingan dalam menghadapi hegemoni kekuasaan yang sarat akan kepentingan politik dan ekonomi.
Namun, jika media terjebak dalam lingkaran kekuasaan yang tirani, maka publik kehilangan wadah yang potensial untuk menyuarakan aspirasi mereka. Ini berarti media juga bertanggung jawab atas dominasi kekuasaan yang mereka bela.
Jadi, media tidak lagi berfungsi sebagai penjaga kewarasan publik, tetapi justru menjadi alat untuk memperkuat dominasi kekuasaan yang ada. Oleh karena itu, media yang menyadari tanggung jawabnya sebagai lembaga kontrol akan berusaha menyeimbangkan antara kepentingan komersial dan sosial.
Dalam konteks komersial, media mempekerjakan jurnalis sebagai karyawan, yang tunduk pada sistem kerja dan manajemen perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, praktik jurnalisme terkadang terjebak dalam lingkaran kepentingan ekonomi dan politik media, sehingga tidak mampu merefleksikan realitas sosial secara objektif.
Dengan demikian, media harus hadir sebagai alat kontrol dan pencerahan untuk mendukung masyarakat sipil. Namun, keberadaan media yang dimanfaatkan untuk memperluas eskalasi kekuasaan politik dan bisnis dapat bertahan dalam waktu yang lama jika tidak dihadapi dengan kritis dan tanggap terhadap dinamika kekuasaan yang ada.
