FaduliNews.com | Sofifi — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyoroti proyek pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Sofifi yang hingga kini tak kunjung rampung. Proyek yang dikerjakan oleh PT Karya Bisa melalui pendanaan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai puluhan miliar rupiah itu diduga mangkrak dan memunculkan potensi kerugian negara.
Pantauan di lapangan menunjukkan progres pembangunan baru sampai pada tahap pondasi dan pemasangan tiang rangka besi. Namun kini, proyek tersebut terbengkalai, ditumbuhi rumput liar, dan tak menunjukkan aktivitas pembangunan lebih lanjut.
Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) KPK Wilayah V, Abdul Haris, membenarkan bahwa tim KPK sedang menelusuri sejumlah proyek yang mangkrak di Provinsi Maluku Utara, termasuk RSU Sofifi. Ia menyampaikan hal itu kepada wartawan usai pertemuan di Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (16/6/2025).
“Apabila proyek mangkrak itu mengandung indikasi perbuatan melawan hukum, maka akan kami tindaklanjuti,” tegas Haris.
Menurut Haris, saat ini pihaknya masih dalam tahap pemantauan awal terhadap kondisi fisik proyek dan belum masuk ke tahap pemeriksaan resmi. Untuk itu, keterlibatan tim ahli dan audit teknis diperlukan sebelum masuk ke ranah penyidikan.
“Kami lihat secara umum dulu kondisi pembangunan. Belum masuk pada tahap pemeriksaan karena itu sudah ranah lain dan perlu tim teknis untuk menilai kelayakannya,” jelasnya.
KPK juga belum dapat menyimpulkan penyebab terhentinya proyek tersebut. Oleh karena itu, penelusuran akan dilakukan mulai dari aspek teknis hingga proses tender proyek.
“Kami akan telusuri penyebabnya. Apakah karena ketidakmampuan rekanan, kendala saat tender, atau masalah teknis lainnya,” tambahnya.
Abdul Haris menekankan bahwa proyek RSU Sofifi memiliki nilai strategis sebagai layanan dasar kesehatan bagi masyarakat Maluku Utara. Oleh sebab itu, jika Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos berniat melanjutkan proyek ini, maka langkah awal yang direkomendasikan adalah melakukan audit investigasi menyeluruh.
“Kalau gubernur ingin lanjutkan pembangunan, kami menyarankan agar BPKP terlebih dahulu melakukan audit investigasi dan audit teknis. Proyek ini sudah lama mangkrak dan penyebab pastinya belum diketahui. Jika setelah audit dinyatakan layak, silakan dilanjutkan,” pungkas Haris. (Red/Fadulinews)
