FaduliNews.com | TERNATE — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Khairun Ternate menggelar dialog publik bertajuk “Krisis Sosial Ekologi dan Ancaman Industrialisasi Pertambangan di Maluku Utara”, Rabu (18 Juni 2025), bertempat di Aula Babullah Universitas Khairun.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, aktivis, hingga mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan lingkungan dan dampak ekspansi industri pertambangan di wilayah Maluku Utara.
Dialog ini menyoroti meningkatnya krisis sosial dan ekologis yang ditimbulkan oleh masifnya aktivitas pertambangan. Para pembicara mengungkapkan kekhawatiran mereka atas lemahnya perlindungan terhadap wilayah adat serta kerusakan lingkungan yang kian parah.
Prof. Dr. Muhammad Aris, akademisi Universitas Khairun, menegaskan pentingnya komitmen kolektif dari masyarakat Maluku Utara untuk menolak dan melawan ekspansi industri pertambangan.
“Kita tidak bisa diam. Harus ada gerakan bersama untuk menjaga ruang hidup dan lingkungan kita dari ancaman industrialisasi yang tidak ramah lingkungan,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Demokrasi (PSKD), M. Hasan Basri, S.H., M.H., menyoroti peran negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat.
“Pemerintah pusat dan daerah tidak boleh mengabaikan suara masyarakat adat. Mereka berjuang untuk mempertahankan wilayahnya. RUU Hukum Adat yang sudah masuk Prolegnas harus segera disahkan,” ujar Hasan Basri.
Sementara dari kalangan mahasiswa, Rajib L. Safi selaku Menteri Sosial Politik BEM Unkhair menyampaikan bahwa BEM Unkhair akan terus berada di garda depan menyuarakan krisis sosial-ekologi.
“Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan keberlanjutan hidup masyarakat Maluku Utara yang terancam oleh industrialisasi pertambangan,” ungkapnya.
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi kritis bagi publik dalam memahami secara menyeluruh dampak industri pertambangan terhadap lingkungan, sosial, dan budaya lokal. Forum ini juga mendorong penguatan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kebijakan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Dari pandangan Mahasiswa Rajib L. Safi, Menteri Sosial Politik BEM Unkhair, menegaskan komitmen organisasinya., BEM Unkhair menyatakan akan menggalang solidaritas lintas sektor — termasuk akademisi, komunitas adat, dan masyarakat sipil — guna melawan berbagai kebijakan yang merugikan lingkungan dan hak-hak masyarakat.
Melalui kegiatan ini, BEM Unkhair menegaskan perannya sebagai bagian dari gerakan moral dan intelektual dalam menghadapi krisis lingkungan serta ketimpangan sosial akibat ekspansi industri pertambangan di Maluku Utara.
