FaduliNews.com_Pulau Makian, Maluku Utara – 16 April 2025 Sebuah video yang memperlihatkan warga Desa Sabale, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, tengah berbondong-bondong menaiki sebuah speedboat viral di media sosial. Speedboat dengan kapasitas maksimal 30 orang itu tampak dipenuhi penumpang melebihi batas aman, menimbulkan kekhawatiran publik terhadap keselamatan dan keterbatasan akses transportasi laut di daerah tersebut.
Video berdurasi 48 detik itu pertama kali diunggah oleh akun Facebook Farida Gafar dengan keterangan “masih full lagi, edisi arus balik”, pada Selasa, 16 April 2025. Video tersebut kemudian dibagikan ulang oleh akun Firdu Mansur Dex Dex ke grup Facebook Suara Warga Ternate (SWARTA) 2025-2030, dengan komentar yang menyentuh rasa empati banyak warganet.
“Bayangkan klo ibu2 hamil atau orang sakit,” tulis Firdu dalam caption-nya, disertai emoji dua tangan memohon.
Unggahan tersebut segera memantik reaksi berbagai pihak di media sosial. Salah satu akun, Riswan Lauhin, menanggapi dengan menyindir realitas yang terjadi di wilayah tersebut. “Bayangkan dari tong kacil sampe bsar ini bgitu2 suda ka asal dong lia,” tulisnya dalam kolom komentar.
Firdu kemudian membalas komentar tersebut dengan pernyataan yang lebih tegas. “Riswan Lauhin pemerintah itu harus torang lapor turus, klo tong badiam dorang me iko badiam,” ujarnya, menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara aktif kepada pemerintah daerah.
Situasi yang tergambar dalam video tersebut mencerminkan tantangan serius terkait infrastruktur transportasi laut di wilayah kepulauan Maluku Utara, terutama di masa-masa arus balik atau mudik yang cenderung padat. Minimnya kapal penumpang yang beroperasi membuat warga terpaksa menaiki kapal melebihi kapasitas, yang berisiko terhadap keselamatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Daerah Maluku Utara maupun Dinas Perhubungan setempat terkait video tersebut. Masyarakat berharap agar ada perhatian serius dan solusi konkret dari pemerintah, seperti penambahan armada transportasi laut serta peningkatan keselamatan pelayaran, khususnya di wilayah-wilayah terluar dan kepulauan.
Pakar transportasi dan pemerhati kebijakan publik juga menilai perlunya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat untuk memperbaiki akses layanan transportasi di wilayah kepulauan, sebagai bagian dari komitmen mewujudkan keadilan sosial dan pelayanan publik yang merata.
(Faduli)
