FaduliNews.com_Ternate, 3 April 2025 – Pimpinan Redaksi Fadulinews, Said Marsaoly, membantah pernyataan Faisal Anwar alias Opo yang menuding pemberitaan media tersebut sebagai bentuk pencemaran nama baik. Menurut Said, berita yang diterbitkan oleh Fadulinews adalah bagian dari tugas jurnalistik untuk mengungkap dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran media di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Kami ingin meluruskan bahwa pemberitaan kami tidak dibuat tanpa dasar. Justru, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang Faisal Anwar alias Opo bisa mengetahui detail anggaran media di Biro Humas Pemprov Malut jika ia bukan bagian dari pemerintahan?” tegas Said Marsaoly.
Said menegaskan bahwa informasi mengenai anggaran Rp600 juta yang disebut hanya dialokasikan untuk 22 media di Maluku Utara bukanlah sekadar isu, melainkan sebuah fakta yang perlu diklarifikasi oleh pemerintah. Oleh karena itu, Fadulinews meminta Pemprov Malut dan dinas terkait untuk lebih transparan dalam pengelolaan dana media agar tidak ada kecurigaan adanya praktik pilih kasih atau kepentingan tertentu.
“Kami menyoroti adanya kemungkinan hubungan emosional atau kedekatan tertentu dalam penentuan media mana saja yang mendapatkan alokasi dana. Jika benar ada mekanisme yang tidak transparan, maka ini bisa menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers dan profesionalisme media di Maluku Utara,” lanjutnya.
Terkait tuduhan bahwa Fadulinews tidak melakukan konfirmasi sebelum menerbitkan berita, Said menepis klaim tersebut dan menegaskan bahwa pihaknya selalu berpegang pada prinsip jurnalistik yang profesional. “Kami membuka ruang bagi siapa pun yang merasa dirugikan untuk memberikan hak jawabnya. Namun, yang lebih penting adalah pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana mekanisme distribusi anggaran media ini agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujar Said.
Said juga menegaskan bahwa pihaknya siap menghadapi upaya hukum yang dilakukan oleh Faisal Anwar alias Opo, karena Fadulinews yakin telah bekerja sesuai dengan kode etik jurnalistik. “Jika Opo merasa dirugikan, silakan tempuh jalur hukum. Namun, yang lebih krusial adalah pemerintah harus menjawab pertanyaan publik terkait transparansi anggaran media ini,” tutupnya.
Fadulinews berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan siap berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di sektor media. ***
