fadulinews.com, Rabu/25 Februari 2025 dan membahas beberapa perkembangan terkini di Provinsi Maluku Utara, terutama mengenai rotasi pejabat dan isu korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara. Abdul Gani kasuba.
Kepada sejumlah wartawan ,Sekda Maluku Utara Samsudin Abdulkadir menyampaikan terkait isu pergantian sejumlah pejabat daerah yang sedang menjadi sorotan publik.
Sekda menegaskan bahwa keputusan pergantian pejabat sepenuhnya berada di tangan Gubernur Maluku Utara,ibu Serli selaku gubernur ,ia juga menekankan bahwa pejabat yang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejauh ini hanya sebagai saksi bukan tersangka. Publik diimbau untuk tidak menyalahartikan atau memelintir informasi ini.
Rencana Perombakan Kabinet oleh Gubernur SERLI di Beberapa berita online menyebutkan bahwa Gubernur Serli berencana merombak kabinetnya, yang merupakan hal biasa dalam pemerintahan.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe saat di di temui di sofifi menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan kewenangan penuh Gubernur.
isu Dan FAKTA Rotasi Pejabat Eselon II di Pemprov Maluku Utara Beberapa pejabat eselon II mengalami rotasi, di antaranya:
1.Fenny Kiat Dipindahkan dari Kadispar Halmahera Barat menjadi Kepala Dinas Pariwisata.
2.Sofyan Kamarullah Digantikan oleh Rismansebagai Plt. Kepala Dinas PUPR.
3.Ahmad Purbaya Digantikan oleh Suriani Antarani sebagai Kepala BPKAD Maluku Utara, dan dikabarkan akan menggantikan Bambang Hermawan sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
4. Abubakar Abdullah Ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud).
4. Pergantian Pejabat dari Pemkab Pulau Morotai
Beberapa pejabat dari Pemkab Pulau Morotai juga dikabarkan akan bergabung dengan Pemprov Maluku Utara:
1.dr. Julys Giscard CronsMantan Kepala Dinas Kesehatan Pulau Morotai.
F. Revi Dara Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pulau Morotai, yang kini resmi menjadi ASN di Pemprov Maluku Utara.
Hairil Hi. Hukum Kepala Dinas PUPR Pulau Morotai, yang masih dalam proses pengajuan mutasi.
Harapan Publik terhadap Pemerintahan Gubernur Serli Publik berharap pemerintahan Gubernur Serli dan Wakil Gubernur Sarbin dapat menjaga integritas dan kebersihan dari praktik korupsi. Sekda menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung proses hukum yang transparan dan adil, serta memastikan bahwa setiap pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Analisis Rotasi pejabat ini tampaknya merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan memastikan bahwa setiap posisi strategis diisi oleh orang yang kompeten Isu korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Maluku Utara menjadi sorotan utama, dan pemerintah berusaha menjaga citra dengan menegaskan bahwa pejabat yang dipanggil KPK hanya sebagai saksi.Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam upaya memenuhi harapan publik akan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
(id)
