Oleh : Idham Ali., S.Pd.I – Plt. Sekertaris DPW PPP – Provinsi Maluku Utara
Pemerintahan Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe telah memasuki usia sekitar 65 hari. Menata sistem birokrasi beserta turunannya bagaikan mengurai benang kusut yang basah pekerjaan berat dan penuh tantangan. Maluku Utara pernah tercebur dalam kubangan lumpur: kasus korupsi menjadi aib nasional. Tapi, apakah kita hanya akan diam dan meratapi kondisi ini? Tentu tidak.
Pilkada Maluku Utara menjadi momentum penting untuk membenahi wajah Moloko Kie Raha yang sempat tercoreng. Pilkada kali ini memang menyisakan luka—korban jiwa dan isu SARA yang mengemuka. Namun, gejolak sosial masih dalam batas wajar, dan stabilitas keamanan tetap terjaga. Kedewasaan demokrasi masyarakat Maluku Utara terlihat semakin matang. Sebab, kita sadar: harga kedamaian sangat mahal.
Program 100 hari kerja Sherly-Sarbin belum sepenuhnya rampung. Namun sejumlah langkah awal yang berpihak pada kepentingan masyarakat patut diapresiasi. Jika melenceng, kritik harus disampaikan dalam kerangka perbaikan, bukan dalam bentuk sumpah serapah yang dibalut iri dan benci. Itu tidak akan menyelesaikan masalah.
Mari kita kawal dan dukung Pemerintahan Sherly Tjoanda – Sarbin Sehe demi kemajuan dan kesejahteraan Maluku Utara.
