FaduliNews.com,Magelang/ 25 Februari 2025– Para kepala daerah yang mengikuti retret pembekalan di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mendapat peringatan keras dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Ia menegaskan bahwa siapa pun kepala daerah yang terlibat korupsi akan berhadapan langsung dengan hukum.
“Ya, pada intinya, anjuran untuk tidak korupsi, gitu aja. Kalau korupsi, tak sikat!” ujar Burhanuddin dengan nada tegas dalam acara yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Selasa (25/2).
Korupsi Bukan Sekadar Kejahatan, Tapi Penghambat Kemajuan untuk itu Dalam arahannya, Jaksa Agung menekankan bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghambat pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Praktik korupsi dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, serta buruknya kualitas sarana dan prasarana publik.
“Menciptakan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga merusak kepercayaan publik yang memicu kualitas roda pemerintah,” paparnya.
Oleh karena itu, Burhanuddin menegaskan bahwa upaya pencegahan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan menanamkan nilai-nilai integritas. Kepala daerah diminta menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Pengawasan Ketat di Sektor Rawan Korupsi Selain peringatan dari Jaksa Agung, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Agustina Arumsari, turut menyoroti sektor-sektor yang rentan terhadap korupsi. Salah satunya adalah layanan perizinan yang kerap menjadi ladang praktik korupsi.
Arumsari menegaskan pentingnya pengawasan ketat dalam perencanaan dan penganggaran. Ia juga memaparkan berbagai temuan hasil pengawasan yang dilakukan BPKP untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal dan tidak diselewengkan.
“Kepala daerah harus lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran, jangan sampai terjebak dalam praktik korupsi yang bisa berujung pada konsekuensi hukum,” ujarnya.
Pesan Tegas: Kepala Daerah Harus Bersih dan Berintegritas
Pesan yang disampaikan dalam retret ini menjadi peringatan bagi para kepala daerah agar menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terlibat dalam praktik korupsi. Dengan semakin ketatnya pengawasan dan ancaman hukuman yang tegas, diharapkan korupsi di lingkungan pemerintahan dapat ditekan dan pembangunan daerah berjalan lebih transparan serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Peringatan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum tidak akan memberikan toleransi bagi pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Kepala daerah dituntut untuk menjadi pemimpin yang bersih, berintegritas, dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.
(Tim/Red)
