FaduliNews.com_Tangerang Selatan – Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam menangani isu pemulangan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, khususnya mereka yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini menjadi fokus dalam rapat koordinasi yang digelar pada Kamis (24/4/2025) di Hotel Santika Premiere Bintaro, Tangerang Selatan.
Rapat yang dihadiri perwakilan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi I dan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) serta Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam itu membahas evaluasi pemulangan 699 WNI/Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMI-B) dari Myawaddy, Myanmar, yang berlangsung selama Februari hingga Maret 2025.
Pemulangan ratusan WNI ini didahului oleh proses skrining awal oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Bangkok dan otoritas Thailand, diikuti dengan asesmen lanjutan setelah para WNI tiba di Indonesia. Temuan dari proses ini menjadi dasar dalam menyusun sejumlah rekomendasi strategis.
Tiga Fokus Rekomendasi Dalam rapat tersebut, KSP dan para pemangku kepentingan menyepakati pentingnya:
Asesmen berkelanjutan bagi para WNI yang dipulangkan agar dapat memastikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif.
Perbaikan mekanisme pemulangan, termasuk tata kelola lintas lembaga yang lebih efisien.
Penguatan regulasi TPPO, serta penindakan tegas terhadap pelaku berulang, dengan mengedepankan pendekatan hukum dan pencegahan sistemik.
KSP menegaskan bahwa langkah-langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menempatkan perlindungan WNI sebagai prioritas utama, terutama mereka yang menjadi korban eksploitasi dan perdagangan orang.
Perlindungan Menyeluruh dan Data Terintegrasi Lebih lanjut, KSP mendorong optimalisasi Desk Pelindungan WNI di bawah koordinasi Kemenko Polhukam untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pentingnya pemutakhiran data antar-kementerian/lembaga guna memastikan intervensi pemerintah berjalan tepat sasaran dan terintegrasi.
Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta unsur Polkam RI dan Tenaga Ahli Kedeputian I dan V KSP.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, pemerintah berkomitmen menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya responsif terhadap kasus, tetapi juga preventif dan adaptif terhadap dinamika global yang memengaruhi keselamatan WNI di luar negeri.
(FN)
